pekerjaan pengadaan barang dan jasa. 100. pekerjaan pengadaan barang dan jasa

Pihak Kedua memberikan Sertifikat Garansi (apabila diperlukan). Catatan:. Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Mengingat : 1. 000. 687 1. Petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA baik. administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Latar Belakang. 30 September & 5 - 6 Oktober 2022. Barang/Jasa yang dilihat dari segi nilai, lokasi,. 2015/No. Pengadaan barang dan jasa merupakan sebuah kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. 000. Menjawab pertanyaan Anda, metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas: [2] e-purchasing; pengadaan langsung; penunjukan langsung; tender cepat; dan. Dorodasih 1 IA. Beberapa contoh sektor yang tercakup dalam Kode KBLI adalah: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha termasuk BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, badan hukum, orang. Honorarium diberikan kepada seseorang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/KPA sebagai Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa melalui penunjukkan langsung/ pengadaan langsung. 10. Pejabat Pembuat Komitmen atau yang biasa disingkat PPK dalam dunia pengadaan barang dan jasa adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk pengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah (Pasal 1 angka 10. Pengumuman Tentang Perbaikan Lampiran I Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Tidak hanya itu, Danis juga menekankan bahwa hingga saat ini masih ditemui lemahnya pengawasan. 2. Pengguna Barang dan/atau Jasa, yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pemilik anggaran dan pemilik pekerjaan dalam Pengadaan. 483, jdih. 3. PENGADAAN BARANG/JASA - PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN. 000. Penelitian ini bertujuan menganalisis permasalahan e-purchasing dalam pengadaan barang dan jasa satuan kerja. Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan regulasi terbaru adalah regulasi presiden nomor 4 tahun 2015 menjelaskan bahwa aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 4 kategori yang masing – masing mempunyai peraturan dan mekanisme yang berbeda. Kata pengadaan dimaksudkan sebagai istilah yang memilki makna sama dengan pembelian. Secara garis besar, proses pengadaan barang dan jasa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu melalui swakelola dan melalui pemilihan penyedia. Sampai dengan awal November 2021, Kementerian PUPR telah menayangkan 9 Komoditas Sektor PUPR pada laman Portal E-Katalog LKPP, yakni Komoditas Alat Berat Bidang Operasional dan Pemeliharaan SDA, Komoditas Bahan Banjiran, Komoditas Sprinkler, Komoditas IPA Mobile, Komuditas. Pengadaan Barang Sesuai […] Sementara itu, dari total anggaran belanja pengadaan pemerintah sebesar Rp1. Prof. Untuk kegiatan swakelola ini tidak ada. 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4 Ruang Lingkup. Oleh karena itu hampir semua organisasi, baik organisasi yang bergerak di sektor bisnis (organisasi profit), sektor nirlaba (non-profit), ABSTRAK: Untuk penyesuaian pengaturan penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi, dan pengaturan pengadaan jasa konstruksi yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk kemudahan berusaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu. 2021/No. Proses dan surat menyurat terkait dengan pengadaan barang/jasa di Pengadilan Agama Jombang dialamatkan ke : Kantor Pengadilan Agama Jombang. Kata Kunci: Pedoman, Rencana Aksi Pengelolaan Pengadaan. Kerja dan penyesuaian ketentuan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa. Memberikan layanan konsultansi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Daerah yang kinerjanya sangat dipengaruhi oleh kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dengan alokasi belanja Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai tinggi. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 200. Tidak ada hasil tender. Spesifikasi harus cukup mendetail sehingga memungkinkan peserta pemilihan penyedia menunjukkan bagaimana mereka mengusulkan untuk melaksanakannya, kapan dan atau bagaimana cara pelaksanaan sesuai rencana. Fungsi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. 000 maka diwajibkan membuat Kontrak. 000 (Dua ratus juta Rupiah), atau pengadaan jasa konsultansi dengan nilai maksimal Rp. Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 54/2010 Jo Perpres No. d. /Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kab. Pemerintah perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dan Unit Pelaksana Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa. 000,- (dua ratus juta rupiah). Dalam Pasal 39 ayat (4) Perpres No. Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar BAB atau melalui penyedia Persiapan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola meliputi b. com, Jakarta - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) menerbitkan 10 Peraturan LKPP (PerLKPP) baru sebagai pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. File. Jl. Pengadaan Langsung digunakan untuk melakukan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang tidak ada dalam katalog elektronik dan yang nilainya paling banyak Rp. Jasa Lainnya. 1285, jdih. Pemaketan dalam hal ini maksudnya adalah mengelompokan menjadi beberapa kelompok terhadap pengadaan barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentuadministrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 17. Tujuan:Barang/Jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Untuk memahami karier di bidang procurement, kamu harus terlebih dahulu mengerti definisi dari procurement itu sendiri. di atas Rp200. Melainkan juga, untuk memfasilitasi peran seluruh pihak terkait, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja Pemilihan, Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ), dan Kepala Unit Pelaksana Tekns Pengadaan Barang/Jasa (UPTPBJ) Wilayah hingga Itjen. Dengan Perpres 12/21, harapannya pelaksanaan tender kedepannya dapat memberikan kemudahan dan mempercepat proses pengadaan barang/jasa tanpa meninggalkan tujuh prinsip dan etika pengadaan. tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah berikut petunjuk teknisnya. Semakin kecil upaya yang dikerjakan, sebuah. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola. 54/2012 ditentukan bahwa PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan. Tender pekerjaan Pengadaan Sewa Kendaraan Operasional Kantor Cabang, diselenggarakan berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Raharja nomor KEP/90. Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama 19 penyedia produk melakukan penandatanganan Kontrak Payung Katalog Elektronik (e-katalog) Sektoral Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Perumahan di Jakarta, Selasa (16/11/2021). Dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di. Hiruk pikuk pengadaan barang/jasa akan selalu mewarnai derap langkah kehidupan organisasi baik private maupun public (pemerintah). Masing-masing metode diselenggarakan dengan persyaratan tertentu yaitu: E-purchasing dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. 6. c. Parahnya argumen ini dipatahkan oleh Perka LKPP 14/2012 tentang petunjuk teknis Perpres 70/2012. Jenis-jenis Pengadaan Barang/JasaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Kerja RAB Pengadaan PERSIAPAN PE-NGADAAN Disusun berdasarkan dokumen DPA oleh Kasi/Kaur Rencana Penggunaan Sumber daya Analisa Harga Satuan PenyediaPeraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui AMEL, data proses pengadaan barang/jasa hingga pembayaran pekerjaan dapat terintegrasi. T. Sutomo No. 2 Tender Internasional dapat dilaksanakan untuk nilai kurang dariPengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik melalui E-marketplace berupa Katalog Elektronik, Toko Dalam Jaringan (Toko Daring) dan Pemilihan Penyedia c. Simulasi ujian sertifikasi PBJP ini bisa dipergunakan oleh para calon peserta ujian untuk mempersiapkan diri secara lebih terarah pada materi yang diperkirakan bakal muncul. 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Pasal 8 ayat (8) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan. go. 3. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kode etik etik personel unit kerja pengadaanSelengkapnya. 000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai. Membahas ketentuan tentang sanksi denda dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dilihat sebagai berikut : Sanksi financial kepada penyedia jasa adalah denda, dan kepada pengguna jasa adalah ganti rugi (Perpres No. LANGKAH KERJA. Penyusunan Perencanaan Pengadaan a. 3. 16/2018 Pasal 78 ayat 4 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) Denda kepada penyedia jasa 1 (satu) per mil per hari. Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 5. 58/PMK. ” adalah ketika membuat paket pekerjaan terintegrasi maka berlaku pasal. NAMA JELAS Pangkat NIP. Sementara itu, menurut KBBI, pengadaan barang dan jasa adalah tawaran untuk mengajukan harga. 461,10 887 2 Pemahalan dan/atau kemahalan harga 140 1. Mekanisme penentuan Agen Pengadaan dapat dilakukan. Latar Belakang UU No. Peraturan Lembaga Kebijakan. 2020 PT. Pengadaan Barang/Jasa dengan menggunakan dana . Sedangkan untuk pengadaan jasa yang nilainya lebih dari Rp. Adapun Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) merupakan tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa, yang bernilai paling sedikit di atas Rp200. 714,1 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1. Kebijakan Umum Tentang Pemaketan Pekerjaan Dalam menetapkan kebijakan umum tentang pemaketan, PA wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 1) pemaketan pengadaan. 000,- (dua ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak adalah Rp100. Pengawasan Barang/Jasa Lainnya Diantaranya Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia : Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit. Tipe Dokumen. TUGAS DAN FUNGSI. (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi: a. Pemerintah dengan persetujuan DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pada tanggal 27 Oktober 2021. Peraturan Perundang-undangan. lkpp. 3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruhpekerjaandi dalam Kontrak. DOKUMEN PENGADAAN DAN KRITERIA EVALUASI Untuk melakukan pemeriksaan proses pengadaan barang / jasa, sudah barang tentu terlebih dahulu pemeriksa mendapatkan Dokumen Pengadaan secara lengkap, yang antara lain terdiri dari : 1. Sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik. PERPRES No. Sedangkan manfaat Pengadaan Barang/Jasa di sektor pemerintah, yang biasa dikenal dengan istilah. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli. Secara ringkas, persiapan Pengadaan Barang/Jasa dijelaskan dalam bagan alur berikut: Gambar 2 Bagan Alur Persiapan Pengadaan Barang/Jasa 2. 000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) harus dikeluarkan melalui mekanisme pembebanan Langsung (LS) 8. Untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya, terdapat tiga metode evaluasi penawaran, yaitu: Sistem Gugur, dilaksanakan dengan membandingkan dokumen penawaran terhadap dokumen lelang dengan urutan tahap administrasi, teknis, dan harga. Bagikan. Si. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang Bangun melalui Penyedia. 000 menggunakan Surat Perintah Kerja (SPK). __1 Contoh : Lembar/Bukti Survey Lembar/Bukti Survey PENGADAAN/PEKERJAAN. id Pengadaan Langsung digunakan untuk melakukan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya yang tidak ada dalam katalog elektronik dan yang nilainya paling banyak Rp. Barang/Jasa tidak terbatas pada Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Barang/Jasa. Modul ini disusun oleh Yosi Febriani, S. 54/2010, Bab III, pasal 8, ayat (1). Dengan pemahaman yang benar terkait dengan persiapan, baik oleh PPK atau Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan, maka para pelaku pengadaan ini dapat bekerja secara efektif dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, akhirnyaPerpres 12/2021 pengadaan: barang; pekerjaan konstruksi; jasa konsultansi;dan jasa lainnya Dapat dilakukan secara terintegrasi. nilai pagu anggaran sampai dengan Rp15. . Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah merupakan titik akhir dari terlaksananya implementasi berbagai perencanaan program program dan kegiatan. 1 : April 2019 Halaman: 6 dari 51 II PERSIAPAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Persiapan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan baik yang melalui. Aturan ini merupakan tindak lanjut amanat Peraturan Presiden No. Pelaksanaan Pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Lainnya Khalid Mustafa 25. Berdasarkan informasi harga yang dikumpulkan dan HPS dari PPK (jika ada), Pejabat pengadaan melakukan negosiasi dan jika deal, maka penyedia barang/jasa bisa bekerja. d 02 Oct 2023. pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan. 16 tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa yang diatur meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 17 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, penyedia. Indoor Dome IR, Outdoor bullet IR, Optical Zoom + brecket, NVR built in 1 TB SATA HDD with DVD RW & HDMI. 4 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 4. pengadaan barang/jasa, antara lain: biaya pendapat ahli hukum kontrak, biaya uji coba. Khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan jasa Lainnya harus memperhitungan Sisa Kemampuan paket (SKP) sebagai berikut: SKP = KP – P; KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:. 000. com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meluncurkan katalog elektronik (e-catalog) Sektoral pengadaan barang dan jasa Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Bina Marga. 7. pengadaan dan dokumen pengadaan barang/jasa. kami sampaikan terima kasih. Liputan6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);. Pada pelelangan atau penyedia pada penujukan lamngsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dilakukan secara terintegrasi dan dilaksanakan dengan cara Swakelola dan/atau melalui Penyedia. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan. Tugas Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan adalah memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200. Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai di atas Rp. d. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50. Ini ditunjukkan dengan jelas, salah satunya, dalam pasal 100 ayat 3 disebutkan bahwa, “ nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa sampai dengan Rp2. 15. "Pemeriksaan dilakukan di Ruang Pemeriksaan Ditreskrimsus Polda Sumut," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Rabu (2/2/2022). Sebagai bagian dari e-Procurement, E-katalog memainkan peranan. 000 dan pengadaan barang yang nilainya lebih dari Rp. 000. Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dalam Perpres ini yaitu Pengadaan Barang, PekerjaanJaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond) adalah surat jaminan yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan yang diberikan oleh penyedia Pekerjaan Konstruksi atau Pengadaan Jasa Lainnya guna memperbaiki kerusakan-kerusakan pekerjaan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai sesuai dengan. 000,00 (sepuluh. Pengadaan paket barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan: a. 16. Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Status. Besarnya denda keterlambatan adalah: 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau 2) 1‰ (satu permil) per. 000. 000. Paket Pekerjaan Nama paket pekerjaan :. Demikian adalah 4 jenis pengadaan barang dan jasa yang menjadi ketentuan di peraturan yang baru mengenai pengadaan barang. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba membahas mengenai tingkat kematangan UKPBJ terkait dengan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018, dimana strategi nasional pencegahan. 1 Raison d'être dari peluncuran layanan LKPP tersebutBerikut terlampir Contoh Format Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Lainnya (file word) yang menggunakan Surat Perjanjian. Barang/Jasa untuk pekerjaan dengan proses Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki persyaratan khusus dan/atau spesifik. 196904212002121001 . 000,- (seratus juta rupiah). Lain halnya dengan frasa “kesempatan” sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a. Catatan: Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2. Masyarakat. 1 Reviu dan Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK 2. Berdasarkan data statistik penanganan perkara KPK dari tahun 2004 hingga 2015, sebanyak 30% (145 dari 468 kasus) korupsi terjadi di bidang pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan Pamsimas dilakukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan; pembangunan sarana air minum dan sanitasi, promkes, dan.